Euforia Setahun Jokowi Belum Usai, M. Gusti : Tolak Kontrak PT Freeport!
Satu Tahun pemerintahan Jokowi - JK belum menunjukkan kepuasan dikalangan pemuda. Hal tersebut membuat Berbagai organ-organ taktis mulai terbentuk dalam merespon kepemimpinan Jokowi-JK, misalnya ada yang menamakan diri Aliansi Tarik Mandat.
Immawan Muhammad Gusti Ketua IMM Sumatera Utara mengatakan "Kondisi memperhatikan pemerintahan Jokowi melahirkan Forum-forum diskusi yang kerap diselenggarakan aktivis dari berbagai kalangan sebuat saja misalnya Forum Aktivis Lintas Generasi yang melahirkan Petisi Keprihatinan Rakyat terhadap pemerintahan Jokowi-JK" Tegasnya saat melakukan aksid di Kantor DPRD Sumatera Utara, Medan, Selasa, (10/11/15).
Menurut Gusti, Maraknya organ-organ taktis tersebut dibentuk menandakan bahwa kegelisahan rakyat semakin meluas. Genap setahun Jokowi-JK menahkodai bangsa Indonesia. Harapan rakyat Indonesia begitu besar. Presiden yang merepresentasikan diri sebagai wong cilik, yang mampu mengangkat kesejahteraan rakyat, mengangkat harkat dan martabat bangsa di mata dunia dengan visi Trisakti, dan semangat Pancasila. Mencita-citakan bangsa yang berdaulat.
"Setahun memimpin, rakyat Indonesia harus mengubur harapan tersebut. Semangat Pancasila tak lagi menjadi spirit, Trisakti sekedar retorika politik semata, Nawacita jadi dukacita. Kedaulatan semakin jauh dari kenyataan" Imbuhnya.
"Kebijakan ekonomi dibawah pemerintahan Jokowi-JK malah semakin liberal. Membuka keran liberalisasi disemua sektor. BBM disesuaikan dengan harga pasar, membuka keran investasi seluas-luasnya ditunjang dengan paket deregulasi yang cenderung “menjual” daripada “Mengungtungkan” negara" Kritik Gusti dengan tegas.
Gusti juga mengatakan setahun memimpin, politik makin gaduh, leadership lemah, Indonesia di era Jokowi, layaknya republik multipilot. Jokowi tak bisa melepaskan diri dari kepentingan elit politik dan para pemilik modal besar di belakangnya.
"KPK dan kepolisian malah semakin lemah. Sejumlah kasus-kasus besar semakin tak jelas penyelesaiannya. Saat ini, Sumatera dan Kalimantan sedang darurat asap. Aktifitas masyarakat sangat tergangu, dan bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Pemerintah lamban dalam menangani darurat asap. Alih-alaih menangani darurat asap, malah sibuk mengajukan draft revisi UU KPK" Tandas Pemuda Kelahiran Langkat ini.
Pada saatnya nanti kami yakin kami akan bertemu pada sebuah muara bersatu untuk memperbaiki indonesia dengan mengganti rezim dan memperbaiki sistem lihat saja yang diawalnya hanya ratusan masa mendesak jokowi-jk untuk lengser kini sudah ribuan, bahkan nanti jika konsolidasi kami sudah benar-benar maksimal jutaan rakyat akan turun kejalan mendesak jokowi-jk untuk turun dari jabatannya.
"Maka dari Itu Kami Atas nama anak Bagsa menuntut Beberapa tuntutan kami diantaranya: Bangun kedaulatan ekonomi bangsa, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, tolak perpanjangan kontrak karya PT. Freeport dan perusahaan asing lainnya yang mengancam kesejahteraan rakyat, secepatnya menangani darurat asap di Sumatera dan Kalimantan, mendesak kepada DPR/MPR" pungkasnya.
10 November 2015 Masa yang tergabung Aliansi Tarik Mandat (ATM) Menggelar aksi di Depan Kantor DPRD Sumatera Utara, Masa Menutut DPRD sumut menyurati DPR dan MPR RI di Jakarta Agar Menggelar Sidang Istimewa dan mencabut Mandat Ir Jokowi dan Jusuf Kalla.
Karena di anggap Gagal dalam memimpin bangsa indonesia. Masaa yang tergabung dari DPD IMM Sumut,PW HIMMAH Sumut,Majelis Perwakilan Mahasiswa Sesumut serta Satma Laskar Merah Putih Merungsek masuk Ke dalam gedung Wakil Rakyat Namun ternyata terjadi aksi Dorong Dorongan Sehingga Suasa Pecah Dan Bentrok antara Polisi dan Pendemonstraan, serta Puluhan Mahasisiwi Terluka di larikan Kerumah sakit.
"Kami sangat kecewa dan mengecam Keras Aparat Polisi yng Bertindak Represif Terhadap Para demosbtraan, Kami juga anak Bangsa punya Hak menyampaikan Pendapat dan Mengkritis Pemeruntahan yang gagal ini Tandas nya" Tutupnya. (GR/RED)
 |
| Ilustrasi ATM di Jakarta |
Menurut Gusti, Maraknya organ-organ taktis tersebut dibentuk menandakan bahwa kegelisahan rakyat semakin meluas. Genap setahun Jokowi-JK menahkodai bangsa Indonesia. Harapan rakyat Indonesia begitu besar. Presiden yang merepresentasikan diri sebagai wong cilik, yang mampu mengangkat kesejahteraan rakyat, mengangkat harkat dan martabat bangsa di mata dunia dengan visi Trisakti, dan semangat Pancasila. Mencita-citakan bangsa yang berdaulat.
"Setahun memimpin, rakyat Indonesia harus mengubur harapan tersebut. Semangat Pancasila tak lagi menjadi spirit, Trisakti sekedar retorika politik semata, Nawacita jadi dukacita. Kedaulatan semakin jauh dari kenyataan" Imbuhnya.
"Kebijakan ekonomi dibawah pemerintahan Jokowi-JK malah semakin liberal. Membuka keran liberalisasi disemua sektor. BBM disesuaikan dengan harga pasar, membuka keran investasi seluas-luasnya ditunjang dengan paket deregulasi yang cenderung “menjual” daripada “Mengungtungkan” negara" Kritik Gusti dengan tegas.
Gusti juga mengatakan setahun memimpin, politik makin gaduh, leadership lemah, Indonesia di era Jokowi, layaknya republik multipilot. Jokowi tak bisa melepaskan diri dari kepentingan elit politik dan para pemilik modal besar di belakangnya.
"KPK dan kepolisian malah semakin lemah. Sejumlah kasus-kasus besar semakin tak jelas penyelesaiannya. Saat ini, Sumatera dan Kalimantan sedang darurat asap. Aktifitas masyarakat sangat tergangu, dan bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. Pemerintah lamban dalam menangani darurat asap. Alih-alaih menangani darurat asap, malah sibuk mengajukan draft revisi UU KPK" Tandas Pemuda Kelahiran Langkat ini.
Pada saatnya nanti kami yakin kami akan bertemu pada sebuah muara bersatu untuk memperbaiki indonesia dengan mengganti rezim dan memperbaiki sistem lihat saja yang diawalnya hanya ratusan masa mendesak jokowi-jk untuk lengser kini sudah ribuan, bahkan nanti jika konsolidasi kami sudah benar-benar maksimal jutaan rakyat akan turun kejalan mendesak jokowi-jk untuk turun dari jabatannya.
"Maka dari Itu Kami Atas nama anak Bagsa menuntut Beberapa tuntutan kami diantaranya: Bangun kedaulatan ekonomi bangsa, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, tolak perpanjangan kontrak karya PT. Freeport dan perusahaan asing lainnya yang mengancam kesejahteraan rakyat, secepatnya menangani darurat asap di Sumatera dan Kalimantan, mendesak kepada DPR/MPR" pungkasnya.
10 November 2015 Masa yang tergabung Aliansi Tarik Mandat (ATM) Menggelar aksi di Depan Kantor DPRD Sumatera Utara, Masa Menutut DPRD sumut menyurati DPR dan MPR RI di Jakarta Agar Menggelar Sidang Istimewa dan mencabut Mandat Ir Jokowi dan Jusuf Kalla.
Karena di anggap Gagal dalam memimpin bangsa indonesia. Masaa yang tergabung dari DPD IMM Sumut,PW HIMMAH Sumut,Majelis Perwakilan Mahasiswa Sesumut serta Satma Laskar Merah Putih Merungsek masuk Ke dalam gedung Wakil Rakyat Namun ternyata terjadi aksi Dorong Dorongan Sehingga Suasa Pecah Dan Bentrok antara Polisi dan Pendemonstraan, serta Puluhan Mahasisiwi Terluka di larikan Kerumah sakit.
"Kami sangat kecewa dan mengecam Keras Aparat Polisi yng Bertindak Represif Terhadap Para demosbtraan, Kami juga anak Bangsa punya Hak menyampaikan Pendapat dan Mengkritis Pemeruntahan yang gagal ini Tandas nya" Tutupnya. (GR/RED)
No comments: