Skakmat!! ICW Sebut KPK Jadi Komisi Pencegahan Korupsi, Saut : Lihat Nanti, Kerja Dulu!
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Corruption Watch (ICW) meragukan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 dapat berlari kencang dalam pemberantasan korupsi karena cenderung lebih utamakan pencegahan.
Menurut Emerson, kelima pimpinan KPK terpilih kurang menggembirakan, karena Komisi III DPR RI tampaknya memilih figur-figur yang setuju revisi undang-undang (UU) KPK.
ICW, menurut dia, mensinyalir gerakan yang ingin merevisi UU KPK substansinya ingin melemahkan kewenangan KPK. Emerson menambahkan, ICW juga melihat beberapa proses seleksi calon pimpinan KPK, baik di Panitia Seleksi (Pansel) maupun di Komisi III DPR RI ada kecenderungan memilih figur yang fokus pada aspek pencegahan.
Kalau KPK lebih utamakan pencegahan, dinilainya, maka KPK bisa berganti nama menjadi Komisi Pencegahan Korupsi. Emerson juga melihat, dari 10 calon pimpinan KPK, ada tiga calon dari internal KPK, yakni, yakni Busyro Muqqoddas, Johan Budi dan Bambang Widjanarko, tapi tidak ada yang dipilih DPR.
Menurut Emerson, wajah-wajah baru pimpinan KPK memang masih segar, tapi perlu adaptasi dan proses untuk dapat berlari kencang melakukan pemberantasan korupsi. Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Jamil, mengemukakan bahwa delapan nama calon pimpinan KPK hasil seleksi dari Pansel KPK yang dikirim oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke DPR RI semuanya memenuhi persyaratan untuk menjadi pimpinan lembaga anti-korupsi.
PIMPINAN KPK SKAKMAT ICW
Salah satu pimpinan baru KPK, Saut Situmorang, meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada pimpinan KPK Jilid IV itu.
Saut mengakui bahwa untuk menuju keberhasilan, pimpinan KPK terpilih harus belajar dari era KPK-KPK sebelumnya. Ia meminta publik baru menilai ketika pimpinan KPK Jilid IV telah mulai bekerja kelak.
Meski mendapat banyak sorotan publik, Saut tidak bergeming dan tetap pada visi misinya. Yaitu lebih mengedepankan pencegahan dibanding penindakan dalam pemberantasan korupsi.
Sebelumnya, Saut mengatakan bahwa memang belum tentu dirinya lebih pintar dibanding capim-capim KPK lainnya. Namun ia mengatakan tak akan memberikan maaf bagi siapapun yang tidak mau dicegah untuk melakukan korupsi.
"Lima pimpinan KPK pilihan Komisi III DPR RI cenderung lebih utamakan pencegahan," kata Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Emerson Juntho, dalam diskusi "KPK Jilid IV" di Jakarta, (19/12/15).
Menurut Emerson, kelima pimpinan KPK terpilih kurang menggembirakan, karena Komisi III DPR RI tampaknya memilih figur-figur yang setuju revisi undang-undang (UU) KPK.
ICW, menurut dia, mensinyalir gerakan yang ingin merevisi UU KPK substansinya ingin melemahkan kewenangan KPK. Emerson menambahkan, ICW juga melihat beberapa proses seleksi calon pimpinan KPK, baik di Panitia Seleksi (Pansel) maupun di Komisi III DPR RI ada kecenderungan memilih figur yang fokus pada aspek pencegahan.
Kalau KPK lebih utamakan pencegahan, dinilainya, maka KPK bisa berganti nama menjadi Komisi Pencegahan Korupsi. Emerson juga melihat, dari 10 calon pimpinan KPK, ada tiga calon dari internal KPK, yakni, yakni Busyro Muqqoddas, Johan Budi dan Bambang Widjanarko, tapi tidak ada yang dipilih DPR.
Menurut Emerson, wajah-wajah baru pimpinan KPK memang masih segar, tapi perlu adaptasi dan proses untuk dapat berlari kencang melakukan pemberantasan korupsi. Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Jamil, mengemukakan bahwa delapan nama calon pimpinan KPK hasil seleksi dari Pansel KPK yang dikirim oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke DPR RI semuanya memenuhi persyaratan untuk menjadi pimpinan lembaga anti-korupsi.
PIMPINAN KPK SKAKMAT ICW
Salah satu pimpinan baru KPK, Saut Situmorang, meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada pimpinan KPK Jilid IV itu.
"Ya, seperti kata Pak Presiden dan Wapres bilang jangan-jangan justru lebih galak," ungkap Saut dalam perbincangan bersama detikcom di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu (19/12/2015).
Saut mengakui bahwa untuk menuju keberhasilan, pimpinan KPK terpilih harus belajar dari era KPK-KPK sebelumnya. Ia meminta publik baru menilai ketika pimpinan KPK Jilid IV telah mulai bekerja kelak.
"Kita harus belajar dari apa yang dilakukan KPK selama ini. Kalau bicara taring lebih tajam atau nggak itu kan harus dibandingkan antara satu dengan yang lain. Kalau belum kerja kan belum bisa ditunjukkin, taringnya tajam atau nggak karena belum kerja," kata Saut.
"Nanti kita lihat di depan seperti apa sebenarnya. Apakah berbeda, atau lebih baik atau lebih buruk. Masyarakat memang harus menilai, nggak bisa dibohongi," lanjut mantan staf ahli Kepala BIN itu.
Meski mendapat banyak sorotan publik, Saut tidak bergeming dan tetap pada visi misinya. Yaitu lebih mengedepankan pencegahan dibanding penindakan dalam pemberantasan korupsi.
"80 persen pencegahan itu keyakinan saya, bisa berubah angkanya. Tapi itu yang jadi prioritas," tuturnya.
Sebelumnya, Saut mengatakan bahwa memang belum tentu dirinya lebih pintar dibanding capim-capim KPK lainnya. Namun ia mengatakan tak akan memberikan maaf bagi siapapun yang tidak mau dicegah untuk melakukan korupsi.
"Saya belum tentu lebih baik dari Abraham Samad. Tapi tidak ada maaf bagi mereka yang tidak mau dicegah, tidak ada maaf bagi mereka yang melakukan korupsi," ucap Saut di Waroeng Daun, Cikini, Sabtu (19/12).
No comments: